Beranda Mediaku Peduli Dinas Sosial Lampung Gelat Rakor Lintas Sektor Undian, Pengumpulan Uang dan Barang

Dinas Sosial Lampung Gelat Rakor Lintas Sektor Undian, Pengumpulan Uang dan Barang

6
0

BANDARLAMPUNG – Dinas Sosial Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi lintas sektor undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Raden Intan, Natar, Lampung Selatan, Rabu (25/9/2019).

Rapat secara langsung dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, didampingi Kepala Seksi Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial Dinas Sosial Lampung Pirhot Pakpahan.

Dalam sambutannya dihadapan puluhan para peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan instansi terkait Kabupaten Kota se Provinsi Lampung, dan Pekerja sosial.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Drs. Sumarju Saeni, M. Sc mengatakan, beberapa permasalahan sosial dewasa ini semakin kompleks, tak terkecuali permasalahan tentang pengumpulan uang atau barang (PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB) yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Pengumpulan uang dan barang pernah ditemui di daerah luar Lampung, yang meminta sumbangan dengan alasan untuk bantuan korban banjir Lampung, padahal di Lpung sendiri kejadian itu tidak ada.

Nah, itu yang perlu dicari solusinya, dan kepada para stakeholder terkait bisa lebih berkoordinasi dalam mengatasi hal tersebut.

Untuk undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan pemahaman yang benar, minimal dapat memberikan informasi terkait legalitas lembaga atau institusi sehingga memberikan rasa nyaman bagi warga yang berpartisipasi dalam kegiatan.

“Banyak orang yang kaget, kok gak ikut undian tiba-tiba ada SMS selamat anda dapat hadiah. Bagi warga yang mendapat hal semacam itu, hendaknya jangan laungsung percaya, kroscek dulu kebenarannya, atau silahkan datang ke Kantor Dinas Sosial setempat” pesan panglima Tagana Lampung tersebut.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial Dinas Sosial Lampung, Pirhot Pakpahan mengatakan, bahwa dasar hukum penyelenggaraan PUB dan UGB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Gratis Berhadiah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

BACA JUGA:  IDCamp Ramai Peminat, Indosat Ooredoo Terus Dorong Munculnya Talenta Digital Indonesia

Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dinas sosial maupun pekerja sosial tingkat kabupaten dapat merespon apa yang diharapkan dalam undang-undang bahwa setiap pelaksanaan pengundian, pengumpulan barang itu harus mempunyai izin, minimal rekomendasi, ini yang menjadi salah satu standar operasional prosedur, supaya ada sinergi antar kabupaten dan provinsi dapat lebih maksimal.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here